Menurut Montesquieu, jika dalam sebuah republik, rakyat yang
merupakan korps punya kekuasaan yang berdaulat, maka disebut dengan demokrasi.
Akan tetapi, jika kekuasaan yang berdaulat itu hanya ada di sebagian tangan
rakyat saja, maka disebut dengan aristokrasi. Dengan demikian, maka suatu
republik bisa berdimensi demokrasi atau aristokrasi tergantung pada siapa yang
menguasai sepenuhnya kekuasaan yang berdaulat.
DINASTI POLITIK
Ketika kita mendengarnya, maka konotasi dari kalimat tersebut
adalah negatif. Dinasti politik, berupa penetapan anak/keluarga dekat dengan
bos partai menjadi putra/putri mahkota dengan melangkahi kader-kader yang lebih
cerdas, lebih berpendidikan, dan lebih berpengalaman. Dari sini kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa apa yang disebut-sebut sebagai dinasti politik
adalah sebuah kecacatan dalam berbagai hal. Memang, secara hukum tidak bisa
disalahkan, sebab ada yang berpendapat bahwa itu adalah sebuah hak yang melekat
pada masing-masing individu.
Mungkin tidak perlu ditulis secara eksplisit peristiwa apa yang
terjadi akhir-akhir ini berhubungan dengan dinasti politik. Adalah sebuah aib
moral jika kita tidak mengakuinya, kendati pendapat bahwa yang demikian
merupakan sebuah hak. Entah akan dibawa ke mana bangsa ini oleh segelintir elit
yang berkuasa, tidak jelas. Bahkan, dari latar belakang tersebut masih ada
salah satu paslon (entah paslon apa) yang mengusung narasi keberlanjutan. Apa
yang akan dilanjutkan? Apakah dinasti politik seperti ini akan dijadikan budaya
dan mengakar pada jiwa bangsa Indonesia yang suci dari noda?
Adalah sebuah aib moral, sekali lagi, jika tidak mengakui bahwa
Indonesia tengah di masa-masa tidak baik-baik saja. Tingkat pendidikan rendah,
kemiskinan di mana-mana, akan tetapi mengambil sebuah jalan yang dianggap
sebagai solusi, tapi malah berseberangan. Itulah kenapa sekarang di media ramai
huru-hara tentang narasi keberlanjutan. Tapi sayangnya, sekali lagi, bahwa
tingkat pendidikan di Indonesia yang rendah, entah itu dalam literasi media dan
sejenisnya, langsung dapat dibuktikan dengan terpilihnya paslon pemimpin yang
mengusung keberlanjutan. Bukan ide sebenarnya jika dikatakan keberlanjutan,
sebab itu hanya mengambil dan meneruskan.
Melebar dari situ, bahwa sekarang jabatan seakan-akan menjadi
sebuah permainan yang benar-benar bisa dipermainkan. Sebuah jabatan, tidak
diberikan kepada ahlinya, namun pada teman-teman dekat atau orang yang pernah
berjasa untuknya. Ini bukan soal KOMINFO, akan tetapi jika kawan-kawan
mengarahkan narasi ke sana, baiklah, tidak salah, itu salah satunya. Lihatlah
betapa bobroknya negeri ini, ketika sebuah jabatan tidak diserahkan kepada
ahlinya.
Sebenarnya negeri ini tidak kekurangan orang cerdas, kendati di
lain sisi tingkat pendidikan masih sangat rendah. Akan tetapi, pemerintah
seakan sok jual mahal untuk memberikan lapangan kepada para ahli yang merupakan
anak bangsa. Jelas ini adalah pola pikir yang salah. Pola pikir seperti ini
tampaknya sudah lama mengakar di kalangan politisi kita, sok tau, sok bisa, dan
akhirnya walaupun melakukan kesalahan tetap enggan meminta maaf kepada
masyarakat.
Pancasi di Zaman Edan
Tampaknya kita perlu belajar banyak dari pemikiran-pemikiran Daun
Yusuf. Ia adalah salah satu menteri pendidikan pada masa orde baru. Akan tetapi
dia tidak lama menjabat, sebab wajar saja jika orang baik tidak akan bertahan
lama di negeri ini (bukan Indonesia).
Menurutnya, Indonesia terlalu fokus pada pembangunan ekonomi, tidak
sadar atau tidak menghiraukan bahwasanya pembangunan nasional itu lebih urgen
dan lebih komplek cakupannya. Pembangunan ekonomi hanya memikirkan prinsip
untung-rugi. Akan tetapi, pembangunan nasional yang lebih komplek perlu
memerhatikan pembangunan akhlak/moral yang sekarang, sepertinya, tinggal hanya
sebutan. Para pemimpin di atas sana mencontohkan sesuatu yang tidak baik, lalu
berkhutbah kepada masyarakat untuk berbuat baik.
Berbicara mengenai khutbah, maka saya teringat dengan khutbah
Hasyim Asy’arie, ketua KPU, ketika idul adha, bahwa kita harus menyembelih
sifat-sifat kebinatangan. Ah, tapi baiklah, itu tidak perlu kita bahas, sudah
banyak akun-akun meme Instagram yang membahasnya.
Pancasila sebagai landasan filosofis bernegera Indonesia, maka
sudah sepantasnya diberikan perhatian yang memang sepantasnya. Pancasila
sekarang hanya tinggal menjadi pajangan, tidak ada nilai-nilai yang dicoba
untuk diterapkan. Sila pertama, mengajarkan bahwa kita harus berketuhanan. Ini
tidak sampai hanya di situ, bahkan mengacu pada semua perbuatan. Sila pertama adalah
inti dari Pancasila, kendati Soekarno mengatakan bahwa inti darinya adalah
gotong-royong.
Tuhan, erat hubungannya dengan moral/akhlak. Sehingga ketika Tuhan
telah diadakan dalam kehidupan, moral adalah sebuah jaminan yang akan mengikut.
Jauh dari itu, keadaan Indonesia sekarang ini sangat jauh dari kata moral.
Kejahatan di mana-mana, mungkin memang dari atasnya sudah demikian. Atas yang
saya maksud di sini adalah para pemimpin bangsa dalam hitungan politis.
Korupsi, nepotisme, makanan kita sehari-hari, namun seakan tiada malu, tidak
ada yang mengundurkan diri.
Indonesia harus mengembalikan pendidikan, pada pendidikan moral,
bukan hanya pendidikan yang mempelajari hitung-hitungan. Memang, pemudaran
moral sudah terjadi selepas perang dunia pertama, di mana Stephen Covey
menjelaskan dalam salah satunya buku, bahwa konsentrasi manusia dari dunia
akhlak, sekarang sudah tergantikan pada dunia pembangunan infrastruktur/luar
diri.
Akhir kata, cukup sampai di sini pembahasan yang tidak jelas ini.
Semoga bermanfaat!
Tangerang Selatan, 17 Juli 2024
0 Post a Comment
Posting Komentar